POKOK BAHASAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

 

POKOK BAHASAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MENURUT / OLEH MAYA SHAFIRA, S.H, M.H

1. PENGERTIAN, TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA SEJARAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.
  A. ISTILAH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.
  B. PENGERTIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.
  C. TUJUAN DAN MENFAAT PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (PHP)

2. METODE PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PHP
   A. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE PENELITIAN DAN KEILMUAN.
   B. METODE PERBANDINGAN HUKUM.

3. SISTEM-SISTEM HUKUM YANG ADA DI DUNIA.
   A. SISTEM COMMON LAW.
   B. SISTEM CIVIL LAW.
   C. SISTEM SOSIALIS LAW.

4. KELUARGA-KELUARGA HUKUM (LEGAL FAMILIES).
   A. THE ROMANO-GERMANIC FAMILY.
   B. THE COMMON LAW FAMILY.
   C. THE FAMILY OF COSIALIST LAW.

5. SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
   A. AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA MATERIL 
   B. AZAS-AZAS YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM PIDANA FORMIL 
   C. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT   

6. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DENGAN INGGRIS, BELANDA, DAN       JEPANG.
   A. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS.
   B. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA.
   C. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN JEPANG.

7. BEBERAPA AJARAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.
   A. PERBUATAN HUKUM PIDANA.
   B. AZAS LIGALITAS.
   C. KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.
   D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.
   E. PERCOBAAN DAN RECIDIVE.
   F. PIDANA DAN PEMIDANAAN.

8. BEBERAPA MASALAH HUKUM PIDANA DITINJAU DARI BERBAGAI KUHP ASING
   A. MASALAH AZAS LIGALITAS.
   B. MASALAH KESALAHAN (SCHULD).
   C. MASALAH PERCOBAAN (POGING).
   D. MASALAH RECIDIVE.
   E. MASALAH PIDANA DAN MENPIDANAAN.

9. PERBANDINGAN KUHP INDONESIA YANG SEDANG BERLAKU DENGAN SONSEP RANCANGAN YANG BARU.
   A. PERSAMAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT.
   B. PERBEDAAN ANTARA KEDUA KUHP TERSEBUT.

10. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA.
   A. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN BELANDA.
   B. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK KOREA.
   C. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK RUSIA.
   D. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN MALASYSIA.
   E. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK RRC.
   F. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN REPUBLIK JEPANG.

11.  TINJAUAN SINGKAT KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS UNTUK ANAK DALAM KUHP BELANDA.

12. SEKILAS TENTANG DELIK KESUSIAAN DI BERBAGAI KUHP ASING.

13. BEBERAPA CATATAN TENTANG PERADILAN PIDANA TERPADU DI BERBAGAI NEGARA.

 I. PENDAHULUAN

A. PERKEMBANGAN :

Abad Ke 19 (Sembilan Belas) Merupakan Cabang Ilmu Khusus dari Ilmu Hukum (Adolf Schitzer)

Abad Ke 20 (Dua Puluh) Berkembang Pesat (Bagian Ilmu Hukum dan Pendidikan)

Perbandingan Hukum Pidana (PHP) Tidak Mempuyai Obyek sendiri Tetapi Mempelajari Hubungan Sosial yang telah menjadi Obyek Studi dari Cabang Ilmu yang ada (Hukum Pidana, Hukum Perdata dll)

Perkembangan Terjadi

Eropa : Jerman, Prancis, Inggris dan Amerika

Minat studi perbandingan secara individu

Montesquieu (Prancis)

Manfield (Inggris)

Van Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman)


Minat Studi Perbandingan Secara Kelembagaan :

Tahun 18325 : Institute Perbandingan Hukum di College de frence

Tahun 1846 : Institute Perbandingan Hukum di University of Paris

Khusus Perbandingan Hukum Pidana yang pertama muncul di Jerman terdiri dari 15 Jilid dengan judul : Vergleichende Darstellung des deutschen und des auslandischen strafrechts

Dua tahun kemudian :

Wolfgang Mittermaier, Hegler dan Kohlrauch :
Menyusun KUHP Umum Jerman (Enwurf eines Algemeis Deutschen Strafgestzbuchs 1927)
Di Jerman Pusat Perbandingan Hukum Pidana di Universitas di Freiburg
 

B. PERISTILAHAN :

Inggris    : Comparative Law
Perancis  : Droit Compare
Jerman    : Rechtvergleichung (Vergleichende Rechtslehre)
Belanda  : Rechtsvergelijking


PERBEDAAN

COMPARATIVE LAW : Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya

FOREIGN LAW : Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud membandingkanya dengan sistem hukum lain.


Menurut R.H.S. Tur
Ilmu hukum Umum (general jurisdence) dan perbandingan hukum (Comarative Law) merupakan dua sisi yang berbeda dari matauang yang sama. (a different sides of the sama coin) Ilmu hukum umum tanpa perbandingan adalah kosong dan formal (empty and formal), Sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membeda-bedakan (bland and discriminating).

C. PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SUATU METODE :

RUDOLF D. SCHLESSNGER (BUKU COMPARATIVE LAW TAHUN 1959)
 Comparative Law    :